Pendidikan Non Formal

Artikel 1

Pendidikan Non Formal Kesetaraan (PAKET)

Rakyat Indonesia sangat mengerti apa itu sekolah atau Pendidikan Formal (SD,SMP,SMA) akan tetapi kalau ditanya Pendidikan Nonformal pasti langsung menjawab Kursus atau Lembaga Pelatihan Ketrampilan. atau jika ada seorang melamar kerja dan membawa Ijazah PAKET (A,B ataupun C ) Kemungkinan besar akan gugur/tidak di terima.

Itulah kenyataan yang ada di masyarakat kita, walaupun Mendiknas sekarang sudah menginstruksikan semua lembaga pendidikan untuk tidak menolak ijazah Kesetaraan (Paket) tetapi di dunia kerja instruksi tersebut belum maksimal/mempan.

Kenyataan Dilapangan ( kota Balikpapan ) Pendidikan Kesetaraan banyak sekali “diminati” oleh warga belajar yang ingin langsung lulus/potong kompas. dengan membayar biaya yang telah di tetapkan oleh penyelenggara (3 bulan sebelum pelaksanaan ujian ) para peserta tersebut tinggal langsung ikut ujian (biasanya berkedok dengan belajar 1 minggu 3 kali)

Walaupun Rata-rata kelulusan tiap tahun naik tetapi di Balikpapan warga belajar bisa lulus mencapai 95% ( terjadi di PKBM - PKBM Balikpapan) kita Bandingkan dengan pendidikan Formal belajar selam 3 tahun dan setiap hari masih banyak yang tidak lulus saat mengikuti UN.

Para Stakeholder dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun SKB telah banyak mensosialisasikan Proses Pembelajaran yang SEHAT akan tetapi para Stake holder seperti tidak berdaya menghadapi “Strategi” dari PKBM Di Balikpapan.

Untuk itu Perlu Peran serta dari semua pihak agar Proses Pembelajaran dapat berjalan sesuai rel dan kualitas pendidikan kita dapat teruji.

Artikel 2
Pendidikan Nonformal Gratis untuk Anak Putus Sekolah

JAKARTA, SENIN - Tingginya angka putus sekolah, banyaknya anak jalanan dan anak terlantar di Indonesia membuat banyak pihak prihatin, tak terkecuali Yayasan Pendidikan Indonesia-Amerika (Indonesian-American Education Foundation) di Jakarta atau di singkat Jakarta IAEF. Jakarta IAEF akan membangun gedung dan memberikan pendidikan nonformal gratis buat anak-anak tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Jakarta IAEF Daniel Dhakidae, Ketua Pembina Jakarta IAEF Azyumardi Azra, anggota Pembina IAEF Jakarta Aristides Katoppo, dan President Dallas IAEF Henny Hughes, kepada pers Senin (27/10) di Jakarta. "Idenya membangun suatu yayasan untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk anak-anak putus sekolah, anak jalanan dan anak terlantar. Mereka akan ditampung, dididik dan dilatih hingga mampu berdiri sendiri menopang kehidupannya, tanpa mengeluarkan biaya," kata Daniel Dhakidae.
Bagi mereka sudah lulus dan menguasai keterampilan sesuai bidang yang diminatinya, maka mereka akan disalurkan bekerja di luar negeri dengan jejaring yang dibangun, misalnya di Timur Tengah, Malaysia, termasuk Amerika sendiri. Sejumlah duta besar sudah dikontak dan mendukung program ini. Namun, Jakarta IAEF bukanlah lembaga pengerah jasa tenaga kerja yang mendapatkan fee.
Azyumardi Azra mengatakan, yayasan pendidikan ini dibuat sebagai jembatan budaya kedua negara, Indonesia-Amerika. "Yayasan Pendidikan Indonesia Amerika ini lebih dari soal pendidikan, tapi juga pertukaran budaya, sehingga dengan ini mereka bisa mengetahui dan menghayati, dan saling menghargai kebudayaan masing-masing," katanya.
Karena itu, untuk mendukung ini, Aristides Katoppo berharap banyak pihak, apakah pribadi atau perusahaan yang peduli pendidikan anak-anak bangsa yang terlupakan ini, untuk membantu mewujudkan pembangunan gedung Learning Center, tempat mereka membekali diri dengan berbagai keterampilan untuk berkarya.
"Tanggal 11 Desember 2008, akan digelar malam dana bertajuk We are the Forgotten Children of Indonesia di Balai Sarbini. Diharapkan masyarakat mau menyumbang, bersimpati, dan memberikan solidaritas dan kebersamaan," ujarnya.
Henny Hughes menambahkan, gagasan ini berdasarkan investigasi dua tahun lalu. Untuk membawa anak-anak itu kembali belajar, motivasinya harus dari diri mereka sendiri. Keinginan belajar dari mereka itu harus kuat.
Membawa mereka kembali belajar bukanlah hal yang mudah, akan tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil karena pengaruh kehidupan liar di luar rumah telah merubah pola pikir mereka. "Untuk itu dibutuhkan metode khusus, praktis dengan bahasa yang sederhana dan berbagai variasi sistem penyampaian, misalnya melibatkan audio-visual agar lebih mudah dipahami, sehingga membuat belajar sebagai bagian dari aktivitas yang menyenangkan dan menjadi suatu kebutuhan," jelasnya.
Menurut Henny, pendidikan nonformal di Learning Center bisa menampung 400 anak. Walaupun yang menjadi target sementara adalah mereka yang putus sekolah dan yang memasuki usia dewasa atau 17 tahun ke atas, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka Learning Center juga akan dapat menampung berbagai tingkatan, termasuk anak-anak setingkat SD hingga universitas. Bahkan, akan menjangkau setiap warga yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya.
Learning Center yang didesain oleh Fakultas Teknik Jurusan Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, untuk tahap awal selain memiliki fasilitas belajar-mengajar dan training juga memiliki sejumlah fasilitas olahraga. Bangunan tiga lantai seluas lebih kurang 2.000 meter persegi di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu, rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2009 dan diharapkan akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2010.

Artikel 3

Pendidikan Luar Sekolah

Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS). Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut, karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :
Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini;
Peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SLTP;
Penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional;
Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting);
Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan
Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah di Riau.
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah :
Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS;
Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta
Melaksanakan penelitian kesesuain program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.
Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :
Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
Pembinaan kelembagaan PLS;
Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS;
Meningkatkan fasilitas di bidang PLS
Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja. Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri.. Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama. . Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan. Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan. PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah..Semoga.

Artikel 4

Pendidikan Non Formal Sangat Dibutuhkan

Masyarakat masih menilai bahwa pendidikan non formal hanya menjadi pelengkap pendidikan formal. Namun persepsi itu sama sekali tidak benar karena pendidikan non formal justru menjadi bagian bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan lainnya.
“Pendidikan non formal juga sebagai pengganti, penambah, serta sebagai pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Terman Siregar, saat membuka kegiatan ekspose hasil pendidikan non formal (PNF), di Ruang Serba Guna kantor walikota setempat, Senin (10/9).
Menurut Terman, kegiatan ekspose hasil PNF tersebut bertujuan agar semua unsur masyarakat dapat melihat sampai sejauhmana keberhasilan yang sudah dicapai dalam pembinaan yang dilakukan Sudin Dikmenti Jakarta Timur, khususnya di bidang pendidikan non formal.
“Saat ini telah banyak hasil yang dicapai, seperti kursus-kursus keterampilan untuk meningkatkan kemampuan para ibu, terutama di bidang kecantikan, tata boga, jahit menjahit dan merangkai bunga,” katanya.
Terman juga berharap agar kegiatan ekspose hasil PNF tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang. “Kita akan senantiasa mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini pada masa yang akan datang karena bermanfaat bagi peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara PNF Fahrul Rozi, ekspose hasil PNF ini merupakan kegiatan kali pertama yang dilakukan di Jakarta Timur sebagai pengganti kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk memperingati Hari Aksara Internasional.
Kegiatan ini, menurutnya, dirasakan lebih membumi karena untuk memberikan perwujudan nyata kepada masyarakat secara luas. "Pendidikan non formal masih ada dan tetap eksis serta akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan lainnya," ucap Fahrul.
Hadir dalam kegiatan yang bertema “Menghasilkan Lulusan PNF Yang Bermutu dan Berkompetensi Dalam Menyongsong Masa Depan” ini, Kasudin Dikmenti Jakarta Timur Suharyanto, Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Timur Ny. Sisca Abdul Halim, Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Yusuf Muhidin, dan para pejabat lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri para peserta lomba yang berasal dari 10 kecamatan di wilayah tersebut.
Dalam acara itu ditampilkan berbagai kegiatan seperti lomba stand dan pameran, cepat tepat untuk paket A,B dan C, tata boga, tata rias pengantin, membuat seserahan pernikahan, senam poco-poco, make up malam, dan menjahit busana anak.(beritajakarta)

Artikel 5

Perhatikan Kebutuhan Pendidikan Non Formal

Cibinong - Pengalokasian 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan sangat penting bagi pembiayaan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Begitu pentingnya bidang pendidikan bagi kemajuan bangsa, maka kebijakan politik pemerintah harus kuat dan tak ada salahnya jika anggaran 20 persen itu menjadi satu-satunya solusi merampungkan program wajib belajar sembilan tahun.Ketua Umum DPP Hidayatullah Drs. H. Abdul Mannan SE. MM., mengatakan bahwa anggaran pendidikan 20 persen sebaiknya tak hanya difokuskan kepada pendidikan formal saja, melainkan untuk pendidikan non formal yang tak kalah penting perannya.”Untuk mencetak best education, pemerintah hendaknya memerhatikan kebutuhan pendidikan non formal. Karena sektor ini mampu menopang keberadaan pendidikan formal,” kata Mannan kepada Jurnal Bogor, beberapa waktu yang lalu.Menurut Mannan, sebaik apapun sistem pendidikan dan sebesar apapun dana yang dikucurkan, jika pengelola sekolah tak dapat berlaku bijak maka semua akan sia-sia. ”Sebelum menjalankan suatu sistem yang besar, internal sekolah harus kuat,” tegasnya.Sebagai agen pembangunan, kata Mannan, lembaga pendidikan bernama sekolah punya peran besar dan urgen untuk memajukan dunia pendidikan. Oleh sebab itu, tambahnya, pendidikan yang menghabiskan banyak biaya harus menjadi garda depan kemajuan bangsa.Pendidikan sebagai ibu kandung kehidupan, jelas Mannan, harus memiliki karakter yang kuat. ”Satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum bangkit adalah menggantungkan diri sepenuhnya dengan dana. Jika kita masih fokus dengan besarnya dana, selamanya kita tak akan kreatif,” paparnya.Dikatakan dia, lemahnya political will pemerintah terhadap pendidikan di sebabkan oleh beban hutang negara yang sangat besar terhadap luar negeri. Mannan menilai alokasi dana yang seharusnya besar terhadap kebutuhan pendidikan menjadi kecil karena alokasi tersebut dialihkan untuk hutang negara yang mendesak terhadap hutang luar negeri. “Implikasi yang harus diterima oleh lembaga pendidikan untuk menyukupi kebutuhannya kurang,” ujarnya.Mannan menambahkan, pendidikan sebagai ujung tombak bangsa untuk memperbaiki kebobrokan dan menjunjung tinggi nama baik bangsa harus dijunjung tinggi.Diakui Mannan, warisan terakhir bangsa ini sebenarnya adalah pendidikan. “Jika keadaan tanah air ini bobrok maka dapat dilihat dari wajah pendidikan itu sendiri,” tegasnya.