Pendidikan Menengah

Artikel 1

Pendidikan Menengah Di Papua Rapuh

Jayapura, Mutu pendidikan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

"Guru-guru di lembaga pendidikan menengah terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan menengah di Papua rapuh," katanya.

Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.

Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan menengah ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.

Artikel 2

SD Dan Menengah Desain Model Pendidikan

JAYAPURA (PAPOS)- Dinas Pendidikan dan Pengajaran provinsi Papua kini tanpa henti-hentinya selalu melakukan berbagai strategi maupun terobosan dalam peningkatan SDM di Papua. Salah satunya melalui rapat koordinasi reviuw tentang rencana pengembangan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di 20 kabupaten dan kota. Rapat koordinasi ini berlangsung di ruang meeting Hotel Musi, Entrop, Jumat (28/11). Rapat ini dihadiri Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas P dan P Papua, Drs. Paul Indubri dan perencana dan pendata pendidikan dasar dan menengah dari 20 kabupaten dan kota.

Untuk itu, kata Paul dengan terlaksananya pertemuan ke II ini para peserta dari 20 kabupaten dan kota dapat menyusun program pendidikan dasar dan menengah terkait dengan akses mutu, bahkan diharapkan mereka dapat mendesain model pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, setelah itu kemudian mereka dapat menyusun program lima tahun kedepan.

‘’Ini menjadi penting, kita sudah bisa melihat atau mengukur dalam kurun waktu 2-3 tahun keberhasilan pendidikan yang dicapai, seperti apa pencapaian angka partisipasi. Hal ini akan melahirkan gambaran keberhasilan kita sesudah program dilakukan,’’ kata Paul usai membuka rapat kordinasi reviuw tentang rencana pendidikan dasar dan sekolah menengah di Hotel Musi, Entrop, Jumat (28/11).

Dalam rapat koordinasi ini juga program-program tersebut dievaluasi guna mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai. Dengan demikian nantinya dapat disusun program yang lebih kongkrit lagi.

Dikatakan rapat Koordinasi hanya diikuti 20 kabupaten dan kota, belum termasuk 9 kabupaten yang baru dimekarkan. Namun demikian ujar Paul, dalam rapat koordinasi tahun 2009 mendatang, ke 9 kabupaten akan ikut guna menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tingkan sekolah dasar dan menengah.

Artikel 3

Teknologi Informasi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, utamanya pendidikan dasar dan menengah, PT Excelcomindo Pratama (XL) mengembangkan program Komputer untuk Sekolah (KuS). Program ini merupakan bagian dari Information and Communication Technology for All (ICT for All) yang dikembangkan XL.

KuS, juga implementasi dari program corporate social responbility XL di bidang pendidikan yang dikenal dengan nama Indonesia Berprestasi. KuS dikembangkan XL sejak November 2008 dan telah menjangkau belasan lembaga pendidikan dan pondok pesantren.

''Untuk program KuS, kami merencanakan penyediakan fasilitas TIK terpadu di 60 sekolah di Indonesia dalam lima tahun,'' kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi, saat menyerahkan bantuan komputer dan rehabilitasi gedung SD Negeri 20 Sungai Liat, Bangka, pekan lalu. Selain memberikan bantuan komputer, XL juga memberikan bantuan dana untuk renovasi pagar kompleks.

Pada program KuS, kata Hasnul, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan komputer saja. ''Bantuan komputer akan didukung dengan program pelatihan komputer dan internet, akses internet, serta bahasa Inggris untuk para guru,'' kata Hasnul. Melalui serangkaian pelatihan diharapkan para guru bisa memanfaatkan TIK secara optimal, sekaligus menularkan kepada para siswa-siswanya.

Donasi komputer ditujukan bagi pengenalan TIK di kalangan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama--termasuk pondok pesantren. Donasi juga dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan sekolah dalam proses belajar mengajar, termasuk administrasi sekolah.

Di lapangan, kesulitan yang ditemui adalah ketersediaan listrik. Banyak sekolah yang menjadi 'target' program ini, terpaksa ditangguhkan karena sekolah bersangkutan belum terjangkau aliran listrik PLN. Di sisi lain, banyak sekolah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sementara pada program KuS juga dikembangkan pengenalan akses internet.

Program KuS yang dikembangkan XL, mendapat dukungan dari berbagai instansi. PT Sun Microsystem Indonesia yang akan menyediakan pelatihan komputer dan penggunaan aplikasi open source. PT HuaweiTechnology Investment dan PT Alita Praya Mitra akan memberikan dukungan dana dan pengadaan komputer. British Council yang akan memberikan pelatihan bahasa Inggris. Yayasan Nurani Dunia yang akan melaksanakan implementasi donasi, pelatihan dan evaluasi, serta United Global Compact yang menginisiasi program ini.

Sekalipun program ini direncanakan akan menjangkau 60 sekolah, Hasnul mengungkapkan dalam perjalanannya nanti bisa saja terjadi perluasan sasaran. ''Ini bisa saja terjadi. Namun melalui program ini, minimal kami bisa menjangkau 60 sekolah, termasuk pondok pesantren. Harapannya bisa dikembangkan lebih banyak lagi,'' kata Hasnul.

GM Corporate Communications Myra Junor menambahkan untuk program KuS, XL fokus pada pendidikan dasar dan menengah serta pondok pesantren. ''Kami melihat sekolah dasar, sekolah menengah dan pondok pesantren lebih membutuhkan dukungan fasilitas TIK,'' kata Myra. Dari riset yang dilakukan XL, umumnya sekolah menengah atas memiliki fasilitas laboratorium komputer.

Ketika ditanya apakah pihaknya juga memberikan dukungan berupa akses internet, Myra menyatakan bahwa bila memang membutuhkan dan dimungkinkan akan disediakan. Untuk akses internet, selain ketersediaan jaringan dipertimbangkan pula ketersediaan sumber energi seperti listrik.

Di sisi lain, bila pihak sekolah atau pesantren keberatan dengan akses internet, pihaknya juga tidak memaksakan harus ada akses internet. Menurut Myra, ada pondok pesantren yang keberatan ada akses internet di lingkungan pesantren, karena takut akses internet akan disalahgunakan para santri.

Ihwal donasi yang diberikan, Myra menyatakan bahwa bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan. ''Kalau lima unit komputer dinilai cukup memadai, kita berikan lima unit komputer. Namun bila diperlukan satu laboratorium komputer, kami akan mengusahakan,'' kata Myra.

Myra mengungkapkan, banyak Pondok Pesantren yang membutuhkan laboratorium komputer. Ia kemudian menunjuk satu pondok pesantren di Banjar, Kalimantan Selatan. ''Sesuai dengan kebutuhan pondok, kami mengembangkan laboratorium komputer. Bilamana diperlukan akses internet, kami akan memberi dukungan akses internet,'' kata Myra.

Ihwal program pelatihan, XL berencana menggelar program ini dalam waktu dekat ini. ''Seluruh sekolah yang menerima bantuan akan kita kumpulkan di satu tempat. Kemudian dilakukan pelatihan secara bersama-sama,'' kata Myra.tar

Artikel 4

REDIP sebagai Model Untuk Meningkatkan Pendidikan Menengah Pertama

KabarIndonesia - Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah atau Regional Education Development and Improvement Program (REDIP) dapat dijadikan model untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama. REDIP adalah program sederhana, tetapi komprehensif yang memungkinkan sekolah dan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan aspirasi dan prioritas mereka sendiri. Meskipun sederhana, program ini dapat meningkatkan akses, mutu, dan manajemen secara bersamaan.

Program REDIP ini memberikan dana bantuan kepada sekolah dan tim pengembangan pendidikan kecamatan (TPK) sesuai proposal yang diajukan. Sekolah dan TPK bebas mengusulkan kegiatan apa saja sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan menggunakan dana bantuan, sekolah dan TPK melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

Sesudah menyelesaikan kegiatan, sekolah menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diperiksa. REDIP mendorong mengambil inisiatif dan mempertanggungjawab kan usaha sekolah sendiri dalam meningkatkan pendidikan dan berfungsi sebagai pengamat pasif.

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Dit. PSMP Ditjen Mandikdasmen) Depdiknas, Yenni Rusnayani mengatakan, sejak 2005 Depdiknas telah mengadopsi program ini dengan bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini sampai 2008 telah dikembangkan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi mencakup 32 kecamatan dari sebanyak 391 SMP negeri dan swasta.

Yenni mengatakan, program REDIP, yang kemudian diubah menjadi program pengembangan SMP berbasis masyarakat (PSBM) sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan melalui prinsip bottom-up, desentralisasi penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat.

"Program PSBM memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh kepala sekolah dan juga memberikan dampak untuk peningkatan mutu pembelajaran, " katanya pada REDIP Workshop dan Expo di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/07/2008).

Kepala Seksi Perencanaan Subdit Program Dit. PSMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas, Supriano mengatakan, hasil yang dicapai melalui program ini adalah terjadinya perubahan pada sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Dia mencontohkan, manajemen di sekolah menjadi demokratis dan transparan, pihak kecamatan yang semakin proaktif kepada pendidikan, dan masyarakat lebih peduli terhadap pendidikan. "Orang tua mendukung apa yang dikembangkan oleh sekolah. Semua kegiatan di sekolah selalu dikomunikasikan dan pengembangan sekolah dibicarakan dengan orang tua murid," katanya.

Dia menyebutkan, program REDIP Government (REDIP G) yang didanai 100 persen APBN sampai 2008 sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp. 45 milyar untuk tiga kabupaten yakni Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain REDIP G, kata dia, juga ada program REDIP Mandiri yang didanai oleh APBD, REDIP Pengembangan, dan REDIP Perluasan Pelaksanaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Munthoha Nasuha mengatakan, implementasi program REDIP sejak 1999 dimulai dari dua kecamatan, kemudian berkembang menjadi sepuluh kecamatan, dan seluruhnya sebanyak 17 kecamatan. "Awalnya program difokuskan pada bidang manajemen sekolah dengan pola transparansi, sehingga semua rencana anggaran dipaparkan di papan dan di pintu masuk sekolah," katanya.

Konsultan Nasional REDIP Winarno Surachmad, mengatakan, karakteristik Program REDIP adalah mudah, murah, tanpa resiko, dan low tech. "REDIP menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan pendidikan di daerah berdasarkan kekuatan dari bawah, tanpa duit, dan tanpa ahli," katanya.

Ketua Tim REDIP-JICA, Norimichi Toyomane mengatakan, indikator yang memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil yakni, meningkatnya nilai Ujian Nasional, meningkatnya motivasi siswa untuk sekolah, meningkatnya motivasi guru dalam proses belajar mengajar dan juga motivasi dari kepala sekolah dalam memanajemen sekolahnya.

Artikel 5

Relevankah Pendidikan Menengah?

Selama beberapa dekade, pendidikan formal telah menjadi bagian alami dari kehidupan masyarakat moderen sedemikian sehingga kita melihat sekolah sebagai prasyarat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tidak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat moderen, tanpa adanya pilihan maupun keberuntungan.

Namun bagaimana sebenarnya pendidikan formal, terutama sekolah menengah, memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Dua berita di Kompas mengindikasikan bahwa hanya 17,2% dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24, dan 6,2% dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi (5 Agustus 2008).

Padahal kebanyakan SMU, terutama SMUN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk Ujian Nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2% pemuda-pemudi Indonesia. Lalu apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8% ‘sisa’nya? Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati siswa-siswi di kelas Kimia sedang belajar menghitung lokasi atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki dana untuk melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia, sehingga kemungkinan besar siswa-siswi tidak akan pernah melihat zat-zat kimia yang telah mereka identifikasikan.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang, hanya 7% lulusan SMU dan 1,2% lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6% lulusan SMU yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan untuk mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid disana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMU telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan dari 10 juta pengangguran usia kerja, 55% berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tidak dipersiapkan dan tidak memiliki ketrampilan untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas, dan karenanya tidak – atau lebih tepatnya belum – relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah: Lalu, pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78% perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, dan 11% dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Sementara di Desa Marangkayu 28,4% bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5% karyawan, 1,7% wiraswasta, dan 2,8% bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata (Kecamatan Marangkayu, 2008).

Dengan kata lain, sedikitnya 78% sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum mensejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan untuk mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatiannya pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antar lahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman dan binatang lokal, dll.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisa, dan membuat laporan mengasah ketrampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Ketrampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajagi kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan ketrampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.